KUDUS-ISK-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kudus Selasa pagi tadi 22/9 melakukan aksi damai di Depan Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kudus. Aksi unjuk rasa yang berawal dari turun ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor sambil mengibarkan bendera Kebanggaan HMI kemudian berdiri di Depan gerbang Kantor Dewan bermaksud untuk menyuarakan aspirasinya tentang RUU PILKADA (Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah).
Sebelum adanya penetapan RUU PILKADA yang akan jatuh pada tanggal 25 September, pasalnya kini telah menghasilkan berbagai wacana, salah satunya dalam teknis pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh Anggota DPRD setempat. Terang saja, hal ini secara sontak membuat para aktivis Mahasiswa HMI yang independen tidak terikat apapun berusaha keras untuk mengedepankan suara suara rakyat.
Orasi yang disampaikan begitu lantang dengan pengeras suara, Gadi Budiono mengatakan,''Kami dari HMI mewakili suara masyarakat Indonesia dan masyarakat Kudus, secara garis besar menolak apabila Pilkada dipilih dari Anggota DPRD. Manabila pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh Anggota Dewan DPRD, lalu RUU Pilkada untuk siapa?. Kita ketahui bersama bahwasannya Negara Indonesia adalah negara Demokrasi terbesar ke 3 setelah Amerika dan India.''Ujarnya.
Gadi juga menambahkan, jika sistem pemilihan Kepala Daerah dipilih dari Anggota Dewan, tentunya akan menjadi kemunduran demokrasi yang selama ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Seharusnya mereka lebih memikirkan sistem yang bagus, bukan untuk mengubah sistem yang ada. Apabila Kurang bagus, maka perlu untuk dibenahi system tersebut, bukan berarti mengubahnya.
Aksi unjuk rasa yang hampir diwarnai kericuhan karena dihadang masuk oleh pihak kepolisian, membuat dari Anggota DPRD Kabupaten Kudus turun dari kantor dan menemui mereka di depan gerbang pintu masuk. Mas'an,S.E sebagai ketua sementara DPRD Kabupaten Kudus mengatakan,''Kami juga sepakat, jika pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Saya dan kalian, posisinya sama. Turut memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi keputusan ada di DPRD pusat,''Tandasnya.
sumber dr :infoseputarkudus.com
